contoh nomor kesp. 33. contoh nomor kesp

 
 33contoh nomor kesp 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; - 4 - h

Kalau SP diterbitkan secara berurutan, SP 1 berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 3. Menu. 120. Ada huruf di belakang dikenakan 5. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dinyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. 2. 45-Tahun-2005-RKL-RPL_. Dalam hal besarnya pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berbeda untuk Masa Pajak yang sama, maka besaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang digunakan adalah besaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang lebih rendah. Sesuai Keputusan Menhan tersebut, dijelaskan sebagai berikut :Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Langsung ke isi. Proses identifikasi tersebut dilakukan melalui pengecekan terhadap serangkaian nomor NIP PNS, yang masing. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun. FORUM. SKKNI Lean Manufacturing Pada Jabatan Kerja Kaizen Man: Nomor 26 Tahun 2021 Tgl. 155/MEN/1984 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Nomor Kep. Keputusan Presiden No. com. Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pembebasan bea masuk dan cukai. 1158a/KEP/1983 Tanggal 25 April 1983 - Kepka BKN Nomor : 007/KEP/1988 Tanggal 3 Februari 1988 - Kepka BKN Nomor : 021/KEP/1988 tanggal 27 Februari 1988 - Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 PERSYARATAN - Surat Pengantar dari SKPD/Unit Kerja - Fotokopi SK CPNS - Fotokopi. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1065/M/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pertahanan Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara. 3. persyaratan lainnya: a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru; 6. 21/Men/X/2007. 5. b. mengisi formulir permohonan; dan b. Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada. BP/INS/I. E. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/474/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (T ridek); 7. -40-lampiran peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang naskah dinas dan tata persuratan dinas di lingkungan kepolisian negara republik indonesia. 27/2021 tentang Jejaring Gerakan. Nomor Sprin 25 delapan Romawi 2002 tanggal 24 Agustus 2002. Menimbang Mengingat :a. 20 January 2020. 2023. Mencabut : Permendag No. 0267-429800 Fax : 0267-411923. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Pengajuan izin ASK dan KESP secara mandiri. 96/KEP-BKIPM/2017. Berikut ini adalah beberapa contoh nomor resi J&T Express: JS1320967817 JD0018951787 JP7984934793 JB0007993023 555009649504 . 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan. Memperhatikan : M E N G A D I L IDALAM POKOK SENGKETA :- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;----- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: Kep/281/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;----- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: Kep/281/VI. Jl. SURAT EDARAN NOMOR: 66/SE/M/2015 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG. 06/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 dalam pasal 1 point 4. 68/MEN/IV/2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS DI TEMPAT KERJA. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan. /1995 tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-89/PJ. Pasal 25 ayat (6) Undang-undang. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya : Rp. Diunduh 2407. Umum 3 2. 01/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Angkasa Pura I (Persero), silakan klik di sini. PAN/3/2006. 93 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. 1. nama pengangkut. 1. No. Kondisi Umum Berbicara mengenai reformasi tentu masyarakat Indonesia akan langsung tertuju pada era reformasi yang sudah digaungkan. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4818/PB/2017 tentang Perubahan Jam Layanan Perubahan User SPAN selama bulan. Surat Perintah Pencairan Dana meliputi SP2D gaji bulanan yang mencakup pembayaran gaji bulanan termasuk di dalamnya gaji terusan dan gaji ke-13 dan SP2D non gaji bulanan yang mencakup pembayaran gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang persediaan, dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta pembayaran. 20/KEP/2020 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK. Kolom lampiran yang diisi dengan. Ruang Lingkup Petunjuk penyelenggaraan ini diatur dengan tata urut sebagai berikut: a. 201/Men/1999 tidak. Hidup Nomor :Kep-02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu. a. TAX TOOLS. NOMOR : 358/KEP/M. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanNOMOR SE-50/PJ/2020 TENTANG. 67/1996”). 5. k. 48 Tahun 2004 NOMOR : 20 Tahun 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang: a. Contoh Agenda Kegiatan 1. go. 1125. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839); 3. PAN/12/2002 jo. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Sistem Keuangan Negara di lingkungan Dephan dan TNI;. Membentuk dan mengangkat Pengurus Gugus Sekolah ”Dewi Sartika” di lingkungan Kecamatan Juwana. Keputusan Gubernur DIY Nomor : 251/KEP/2015 Tentang PelimpahanNOMOR KEP-395/PJ/2001. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 7. ukuran huruf 9. Keputusan Kasad Nomor Kep/973/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin TNI AD; dan 6. Dalam Pasal 20 ayat (5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,. - Kepka BAKN No. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/3/kep/429. Kepmenkes Nomor HK. NOMOR : B/ /VII/KKA/2016. pdf. Nomor 85/M Tahun 1999: dan b. Kakan Kemenag Tanah Datar Ikut Canangkan 1 Rumah 1 Hafidz. 1. 1103 Tahun 2022. Nomor : Kep-412/BL/2009 Tanggal : 25 Nopember 2009 -6- 5) rencana Perusahaan, data Perusahaan, dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam butir 3) dan 4); 6) pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa . KOMINFO/8/2007 pada Humas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam mensukseskan sosialisasi bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur bebas dari pungutan liar kepada masyarakat Kalimantan Timur. Memberi kejelasan, kepastian dan acuan bagi Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam melaksanakan Konferensi Daerah dan. Contoh Perhitungan dalam KEP 537. 0/B/2015 tanggal 23 Zukaidah 1436 H /07 September 2015M, maka perlu ditetapkan kode indeks surat organisasi untuk periode 2015 – 2020;. 34/MEN/2003 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Fprb berdiri berdasarkan sk bupati cirebon nomor 360/kep. (contoh form dapat diunduh di website: penerimaan. prosedur yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. K. Nomor 31 Tahun 2021 Tgl. Peraturan Norma Kerja. 011/ PP. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/155/ II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Petunjuk Induk. Untuk mendapatkan kode NSFP dari Ditjen Pajak, Anda harus. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. NOMOR : KEP. KEPMEN NOMOR 71/P/2021 . Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja dengan mengisi formulir sesuai contohNomor PHN-06. Namun, sejalan denganPerbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017; b. 000, hingga saat ini pembuatan KEP (Kartu Elektronik Standar Pelayanan) tak kunjung jadi. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,. Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 145/KEP/I. polri. KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PERWIRA. Kep. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/580/VI/ 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Petunjuksesuai amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, berupaya untuk mencapai sasaran kebijakan yang sesuai paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi Jawa sentris tetapi mengarah kepada Indonesia sentris. RI. Jenis PEB : Diisi angka 1 pada kotak yang tersedia untuk PEB biasa atau angka 2 pada kotak yang tersedia untuk PEB Berkala. Tandatangan : Tandatangan penanggungjawab di perusahaan pengolah atau pengumpul atau Peraturan terkait K3L yang telah dicabut. 3/Kep. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/478/IV/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2023. d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537 /PJ /2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal­ Hal Tertentu; MEMUTUSKAN:. 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - 2 - 2. menteri tenaga kerja dan transmigrasi. 2. Unit Contoh adalah kemasan terkecil, sebagian isi kemasan terkecil 5. 6 SKP sasaran keselamatan pasien terdiri dari Sasaran 1: mengidentifikasi pasien dengan benar, Sasaran 2 : meningkatkan komunikasi yang efektif, Sasaran 3 :. 69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. KM 217 TAHUN 2022. melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319); 9. Berdasarkan surat BKN nomor 8871/B-KS. TENTANG. Republik Indonesia. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/294/V/2012 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. DU. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan PenganggaranLampiran F : KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP LampiranG :DAFTAR CONTOH (4) MARKAS BESAR KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Nomor Kep/748/IX/2014. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 147/KMK. Lampiran G: DAFTAR CONTOH. 500. 60. Barang contoh wajib disimpan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. No. Kolom (4) : Diisi dengan Nilai Impor dalam satuan rupiah. c. 03-030401 MARKAS BESAR PR: SET-O1 PETUNJUK REFERENSI TATA TULIS MILITER DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 17:44:42 WIB. Para Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PUPR; 5. dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Supporting Bidang. Ka. Nomor: Kep/772/VII/ 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/Nivellering Jabatan dalam Kepangkatan Eselon IIB ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengambilan contoh adalah suatu pengumpulan satu atau lebih unit contoh yang dipilih dari lot yang diinspeksi. Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/261/2012 tanggal 22 Agustus 2012 tentang Permohonan tanggapan/persetujuan usul penempatan Pamen TNI untuk. Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M. Jika dipandang perlu, lampiran dapat diikuti dengan sublampiran. PENDAHULUAN 1. 187/MEN/1999 halaman 1 dari 22 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun PEMERINTAH KOTA BANDUNG INSPEKTORAT Jalan Tera Nomor 20 Bandung Telepon (022) 4207947 contoh: NOMOR: ST/63/VII/KKA/2016 TGL: 3-7-2016 NOMOR: STR/77/VII/KKA/2016 TGL: 27-7-2016 (ST/STR merupakan singkatan Surat Telegram yang berklasifikasi biasa/rahasia, 63/77 merupakan nomor urut registrasi keluar, angka romawi VII menunjuk angka bulan, KKA menyesuaikan dengan Kode Klasifikasi Arsip, 2016 adalah angka tahun); Nomor 31 Tahun 2021 Tgl. 2000€Nomor€54,€Tambahan€Lembaran€Negara€Nomor€3952);. 100/PPTK/IV/2009 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus, dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-057/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA APOTEKER 1. Keputusan Presiden R. 2/Kep. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan YangKUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan pertambangan Batubara (Kasus di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Dasar. /2000. Contoh : CAP PPn BM YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR. 0/e/2021 tentang tema dan logo milad ke-109 muhammadiyah 1 1160 downloads. bahwa untuk melaksanakan ketentuan. Singkatan. 9/1991 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (PBK),. 07 TAHUN 2012 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2012 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA CONTOH - CONTOH FORMAT -2- Conth A. Sanksi yang dikenakan bursa atas keterlambatan ini berupa Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta. Nomor: KEP. 2016 TGL 30 Sept 2016 TTG Keseragaman Warna Cat Bangunan Polri PDF. Dilihat 16971. b. 1103 Tahun 2022 KEPMEN No. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah membertahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No. PAN/10/2006 jo. Malang, 25 Maret 2021 Nomor : 72816362763762822/2021 Lampiran : Satu jepitan Perihal : Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Kepada Yth, Wali Kota Malang Cq. Keputusan Presiden Republik Indonesia: a. PENJELASAN UMUM Sistematika dalam Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL ini. Kan Kemenag Kab. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586); 5. Tahun 2000 Nomor 206); 3. Beberapa peraturan yang masih berlaku atau yang menggantikan peraturan dibawah. jarak 2. Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan.